Keterbukaan dan akuntabilitas merupakan dua hal yang sangat penting dalam pengawasan instansi pemerintah. Keduanya menjadi landasan utama dalam menjaga transparansi dan integritas dalam pemerintahan. Tanpa adanya keterbukaan dan akuntabilitas, mudah bagi instansi pemerintah untuk melakukan tindakan korupsi atau penyalahgunaan wewenang.
Menurut Prof. Dr. Todung Mulya Lubis, seorang pakar hukum, keterbukaan dan akuntabilitas merupakan dua prinsip dasar dalam good governance. “Keterbukaan memastikan bahwa informasi publik dapat diakses oleh masyarakat, sedangkan akuntabilitas memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas tindakan dan keputusannya,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, juga menegaskan pentingnya keterbukaan dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Menurutnya, tanpa keterbukaan dan akuntabilitas, sulit bagi pemerintah untuk membangun kepercayaan masyarakat dan menciptakan pemerintahan yang bersih dan efektif.
Dalam praktiknya, keterbukaan dan akuntabilitas dapat diwujudkan melalui berbagai mekanisme pengawasan, seperti pengawasan internal dan eksternal, audit, serta pelaporan keuangan yang transparan. Dengan adanya mekanisme ini, diharapkan instansi pemerintah dapat terus diawasi dan dipertanggungjawabkan atas setiap tindakan dan keputusannya.
Namun, tantangan masih sering muncul dalam implementasi keterbukaan dan akuntabilitas di instansi pemerintah. Birokrasi yang kompleks, kurangnya kesadaran akan pentingnya transparansi, serta resistensi dari pihak yang terlibat sering menjadi hambatan dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Oleh karena itu, peran masyarakat dalam mengawasi dan memantau kinerja instansi pemerintah juga sangat penting. Dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat, diharapkan instansi pemerintah dapat lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
Dengan demikian, keterbukaan dan akuntabilitas merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam pengawasan instansi pemerintah. Keduanya menjadi pondasi utama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Sehingga, peran semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, sangatlah penting dalam menjaga dan meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas dalam pemerintahan.